Jumat, 02 Juni 2017

Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan Konseling
                Bimbingan konseling di sekolah  merupakan salah satu aktivitas pendidikan yang tidak boleh lepas  dari perhatian administrator, manager/kepala sekolah, dan guru sekolah. Penyelenggaraan program bimbingan dan konseling  berada dibawah tanggungjawab kepala sekolah selaku manager sekolah. Keberadaan Bimbingan dan konseling ini menyangkut upaya memfasilitasi  peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri peserta didik  atau mencapai tugas-tugas perkembangan peserta didik  secara optimal, artinya menyngkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral-spritual.
                Adapun sifat-sifat bimbingan konseling diantaranya;
1.       Pertolongan diarahkan ke peningkatan  kemampuan dalam menghadapi hidup  dengan segala persoalannya.
2.       Pertolongan yang kontiniu diberikan atas dasar perencanaan  dan pemikiran ilmiah.
3.       Pertolongan yang proses pemecahannya dari persoalan membutuhkan  aktivitas dan tanggung jawab bersama antar yang menolong dengan yang ditolong.
4.       Pertolongan yang isi,  bentuk, dan caranya disesuaikan  dengan kebutuhan tiap-tiap masalah.
5.       Pertolongan yang berusaha menolong tiap anak/ yang dibimbing agar dia dapat  mencapai kehidupan yang layak dan bahagia di dalam masyarakatnya.
Setelah memahami sifat-sifat dari bimbingan dan konseling, kemudian apa sebenarnya tugas langsung dari seorang konselor? Sesungguhnya untuk memahami apa tugas dari konselor kita terlebih dahulu harus mampu memahami apa itu konseling. Secara umum konseling dapat diartikan sebagai bantuan, namun perlu digaris bawahi bahwa  bukan berarti setiap bantuan merupakan konseling. Karena pada hakikatnya konseling disini membutuhkan  syarat, bentuk,prosedur dan pelaksanaan tertentu sesuai dengan dasar, prinsip dan juga tujuan(Rochman Natawijaya, 1981). Dalam perkembangan peserta didik, pendidikan menyediakan fasilitas agar para peserta didik dapat berkembang secara optimal.
                Pendidikan dapat diumpamakan (mengajak) anak membawa barang muatan yang selalu bertambah sesuai pada suatu jalan  untuk mencapai suatu tujuan atau tempat, dimana ditempat tersebut kelak si anak akan menjal seluruh barang yang dia bawa selama perjalanannya. Dimana kurikulum merupakan  barang-barang muatanya,  administrassi perjalanan merupakan  biro perjalanan yang mengatur perjalanan, kapan berangkat, dan dimana harus berhenti,dan sebagainya. Dan konseling diibaratkan sebagai “dokter/perawat” yang berjaga jaga disetiap persimpangan jalan untuk menolong si anak apabila dalam perjalanan apabila si anak terjatuh, dan mengalami masalah yang tidak mampu duhadapinya, Misalnya ketika si anak tidak mampu lagi berjalan ketika kakinya pincang. Maka anak harus menerima perawatan khusus, agar dia tetap dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Inilah sesungguhnya tujuan dari konseling. Dimana konseling membantu peserta didik mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dalam dirinya, yang  menghambatnya untuk belajar dalam pengejaran tujuannya.
Sebagaimana halnya pendidikan yang mengenal adanya tujuan akhir dan tujuan sementara seperti konseling. Konselor juga memiliki tujuan, yakni;
1.       Menolong anak mengenal dirinya sendiri
2.       Menolong anak menerima dirinya
3.       Menolong anak mampu membuat keputusan sendiri, menentukan pilihan sendiri
4.       Menolong anak mampu membuat  rencana hidup dan lain-lain, maka kegiatan konseling ini  diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan  sementara bimbingan yang selanjutnya akan berfungsi sebagai langkah untuk tercapainya tujuan akhir dari konseling, yakni perubahan sikap dari peserta didik dan tercapainya tujuan.
Namun, sesungguhnya makna dari seorang konselor atau biasa disapa sebagai “guru Bimbingan dan Konseling”, masih banyak yang tidak memahami fungsi dan tujuannya masing- masing. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya adalah salah seorang anak yang tidak pernah mengetahui fungsi konselor yang sesungguhnya adalah sebagaimana dijelaskan diatas, karena pada hakikatnya sejak saya berada di bangku Sekolah Dasar hingga saya tamat SMA,  konsep saya mengenai BK adalah suatu tempat yang menakutkan, sebab setiap orang yang masuk BK pada hakikatnya hanya bagi siswa yang melanggar aturan disana, dan ketika saya bertanya kepada teman yang pernah masuk kesana, mereka berkata bahwa mereka hanya diberi peringatan setelah sebelumnya dihukum dengan kayu. Jadi kesimpulan yang saya dapat dahulu mengenai guru BK adalah tempat dimana anak-anak yang bermasalah harua dihukum dan dipermalikan atau dalam kutip besar “Warning” bagi siswa.
Sehingga makna yang sebenarnya dari Bimbingan dan Konseling menjadi kabur dan tidak jelas, istilah hanya ibarat slogan, namun tidak  untuk semua sekolah, karena bagi sebagian sekolah yang bertaraf nasional/internasional, sudah banyak yang menggunakan program bimbingan dan konseling sebagaimana sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya mereka yang berada di sekolah yang terfavorit saja yang merasakan layanan bimbingan dan konseling  yang seutuhnya.
Layanan Bimbingan dan Konseling ibarat pemandu bagi anak untuk berlayar mengarungi gelombang samudra yang akan dijalaninya, hingga sampai tepat ketujuan. Jadi layanan bimbingan dan konseling menjadi hal yang bergitu krusikal, khususnya jika kita ingin para generasi penerus, menjadi generasi yang bermoral, beretikad baik, dan termotivasi untuk selalu mengejar impiannya.
Ketika layanan bimbingan dan konseling tidak berjalan semestinya, atau dengan kata lain hanya sebagai tempat anak yang bermasalah saja. Maka akan sangat sulit bagi para guru mengenal peserta didiknya. Dan bagi siswa yang bermasalah sulit untuk mengubah perilakunya, karena hukuman yang diberikan oleh para guru bukan membuat mereka jera karena kebanyakan kekerasan fisik justru mengembangkan kekerasan hati, dan berkembangnya jiwa pendemdam bagi anak.  Kemungkinan besar guru dan teman-teman disekolah menganggap seorang siswa yang bermasalah tersebut sebagai siswa yang nakal, dan harus dijauhi. Inilah yang menjadi persoalan besar yang saat ini terjadi. Bagaimana cara mengubah paradigma mengenai layanan bimbingan dan konseling  yang sebenarnya. Karena, layanan bimbingan dan konseling dibangun/di dirikan bertujuan untuk memotivasi setiap peserta didik untuk semakin semangat dalam belajar, mampu mengenali diri dengan baik, tempat anak mengungkapkan persoalannya, dan membuat anak semakin lebih dewasa dalam memecahkan masalahnya, mengarahkan anak untuk memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuannya, membekali anak dengan moral dan etika yang baik melalui pendekatan yang layak( tidak menghukum anak). Karena  layanan bimbingan dan konseling bukanlah hakim, yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang dianggap  bersalah.
Selanjutnya, apa sih fungsi dari konseling itu?, baiklah konseling merupakan suatu proses pertemuan langsung antara konselor dengan konseli (face to face relationship) yang bermasalah, dimana pembimbing  membantu konseling dalam mengusahakan perubahan sikap dan tingkah  laku. Secara khusus pelayanan konseling di sekolah bertujuan agar siswa dapat;
1.       Memahami dirinya dengan baik
2.       Memahami lingkungannya dengan baik
3.       Membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana
4.       Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Dikaitkan dengan pelayanan konseling di sekolah, dapat dikemukakan beberapa fungsi konseling, yaitu;
Ø  Fungsi pemahaman
Tugas konselor adalah mengetahui siapa dan bagaimana individu yang dikonseling itu
Ø  Fungsi pencegahan
Pelayanan konseling dapat berfungsi pencegahan artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Beberapa kegiatan yang berfungsi pencegahan antara lain;
1.       Program orientasi yang memberi kesempatan kepada para peserta didik  untuk lebih mengenal sekolah sebagai lingkungan yang baru, misalnya; pemberian informassi seperti kurikulum, cara-cara belajar, fasilitas belajar, hubungan sosial, tata tertib sekolah dan sebagainya.
2.       Program bimbingan karier
3.       Program pengumpulan data yang memungkinkan diperolehnya data yang lebih lengkap dan tepat yang amat dibuttuhkan dalam memahami pribadi siswa secara lebig mendalam.
4.       Program kegiatan kelompok, seperti didkusi bermain peranan dinamika kelompokdan tehnik pendekatan kelompok lainnya.
Ø  Fungsi penyaluran
Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah para siswa perlu di bantu agar memperoleh prestasi yang sebaik-baiknya. Misalnya,  bantuan dalam;
a. memperoleh jurusan yang tepat
b. menyusun program belajar
c. pengembangan bakat dan minat
d. perencanaan karier
Ø  Fungsi penyesuaian
Fungsi penyesuaian adalah pelayanan konseling yang berfungsi untuk membantu terciptanya penyesuaian antara peserta didik  dan lingkungan.
Ø  Fungsi perbaikan
Meskipun fungsi pemahaman, pencegahan, penyaluran, dan penyesuaian telah dilaksanakan, namun para peserta didik yang bersangkutan kemungkinan massih mengalami masalah-masalah  tertentu, sesuai dengan jenis, sifat maupun bentuk dari permasalahan yang dialaminya.
Ø  Fungsi pengembangan
Konseling berfungsi pengembangan artinya layanan yang diberikan membantu para peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan secara lebih terarah dan mantap.
                Selain itu, konseling juga memiliki azas-azas, beberapa azas pokok diantaranya yakni;
1.       Azas kerahasiaan, artinya seorang konselor tidak boleh mengatakan masalah peserta didik kepada orang lain yang tidak berkependingan dengan tujuan agar para peserta didik merasa nyaman untuk mengungkapkan seluruh rahasianya kepada konselor.
2.       Azas kesukarelaan, artinya seorang peserta didik yang ingin konseling tentunya harus terlebih dahulu memiliki rasa percaya yang kuat kepada konselor, dan bersedia untuk melakukan konseling, selain itu seorang konselor juga harus siap sedia memberikan waktunya bagi klien/peserta didik untuk mengutarakan masalahnya/konseling.
3.       Azas kekinian, artinya bahwa masalah yang saat ini yang perlu diperbaiki, bukan masalah yang telah berlalu. Dengan memecahkan masalah yang saat ini terjadi masa diharapkan di masa depan masalah yang sama tidak akan muncul.
4.       Azas kemandirian, artinya konselor harus berusaha menghidupkan  kemandirian bagi peserta didik/klien untuk memecahkan masalahnya sendiri dan tidak tergantung dengan orang lain.
Demikianlah sedikit pengetahuan yang kita dapatkan dari tulisan ini, mengenai bimbingan dan konseling semoga bermanfaat dan diharapkan bagi guru Bimbingan dan konseling agar semakin lebih baik dalam melakukantugasnya, sehingga tujuan bangsa kita untuk menciptakan generassi yang cerdas, bermoral, dan beritikad baikm dapat tercapai.

Senin, 17 April 2017

Pendekatan Kepribadian Pra-Ilmiah



Diskriminasi dan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan
DISUSUN OLEH
Nama : Dina Hutasoit
NIM    : 161301039
Kelas : A


FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2016/2017

DAFTAR ISI
I.Pendahuluan
1.1  Latar Belakang
1.2  Tujuan Penulisan
1.3   Pernyataan Tesis
II. Berbagai Bentuk Diskriminasi terhadap Pekerja Perempuan
    2.1  Gambaran Umum Tenaga Kerja Perempuan di Luar Negeri
2.2  Penempatan  Pekerja Migran Perempuan  di Luar Negeri
III. Penutup












Kata Pengantar
Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah dari mata kuliah Bimbingan Menulis. Makalah ini saya buat sebagai kewajiban untuk memenuhi tugas.
 Tidak lupa pula dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Meuti Nauly M.Si  yang telah memberisaya kesempatan untuk mendapat pembelajaran dalam proses menyelesaikan isi dari makalah ini.
Saya menyadari, bahwa isi dari makalah ini masih belum sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik pembaca dibutuhkan guna untuk melengkapi isi makalah ini. Seperti pepatah mengatakan Tak ada gading yang tak retak. Saya berharap semoga makalah ini berguna bagi para pembaca, guna untuk menambah wawasan  mengenai’’ Diskriminasi dalam Bidang Pekerjaan terhadap Perempuan’’.



Kamis, 6 April  2017

                                                                                   





I.PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
     Peran serta perempuan  dalam aktivitas peningkatan pendapatan (income generating activity)  sudah berlangsung begitu lama.  Sementara itu, pada dua dekade  belakangan ini, seiring dengan kemajuan dunia industri utamanya diperkotaan telah mendorong tenaga kerja perempuan  memasuki sektor tersebut sebagai tenaga kerja sektor formal,  meskipun mayoritas berupah rendah  karena  mereka umumnya hanya  bekerja sebagai buruh( unskilled workers) atau semi skilled workers, disamping sector informal yang masih merupakan alternatif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga.
Tingkat Parispisasi Angkatan Kerja Perempuan selama ini menunjukkan peningkatan yang  signifikan.  Saat ini yang diperlukan adalah pemberdayaan dan pengembangan potensi guna meningkatkan kualitas dan perbaikan kesejahteraan mereka.  Ada sejumlah alasan mengapa perempuan dilibatkan secara luas dalam sector industri, tetapi yang paling utama adalah karena alasan ekonomi. Perempuan dibayar dengan upah sebesar 20% sampai 50% lebih rendah dibandingkan laki-laki.  Sejumlah faktor lain berhubungan erat dengan persoalan gender turut berpengaruh adalah perempuan dianggap lebih pasif karena bersedia menerima otoritas, bersedia diupah relatif rendah, dan lebih sedikit terlibat dalam konflik perburuhan.
     Meningkatnya jumlah pencari kerja perempuan yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang tersedia telah menciptakan persaingan yang ketat antarpencari kerja sehingga mereka terpaksa menerima sistem pengupahan dan jaminan sosial dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan perusahaan, meskipun sering mencerminkan perlakuan diskriminatif dan eksploitatifdi berbagai perusahaan/ pabrik yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan.  Riset membuktikan bahwa lebih dari separuh perempuan di seluruh dunia telah menjadi penyumbang pendapatan keluarga dengan berbagai  jenis pekerjaan, dengan cara tersebut perempuan dapat merebut kembali transdensinya.
     Bekerja merupakan landasan fundamentalbagi perempuan untuk mengukuhkan pengakuan akan kemandirian, ketidaktergantungan menuju kesetaraan  dan penegasan status perempuan sebagai subjek bukan objek. Meskipunsebagian lapangan pekerjaan masih belum terbebas dari deskriminasi, feminisasi pekerjaan dan kendala kultural, perempuan secara konsisten  telah membuktikan bahwa keberadaan mereka di ranah publik tetap eksis dan dibutuhkan.
1.2Topik : Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Perempuan
1.3 Tujuan  penulisan :  Untuk memberikan pengetahuan serta alternatif pemecahan masalah terhadap diskriminasi yang terjadi sebagai akibat persoalan gender khususnya dalam bidang pekerjaan.
1.4Pernyataan tesis: Persoalan gender seharusnya tidak diperdebatkan dalam memberikan kesempatan kerja bagi siapapun, khususnya bagi perempuan sebagai kaum yang termarginalkan, karena setiap individu pada hakikatnya memiliki kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan khususnya untuk mensejahterahkan kehidupannya.
                                                                        BAB II
 2. Berbagai Bentuk Diskriminasi terhadap Pekerja Perempuan
Hasil Stidi Convention Watch Program Studi Wanita Universitas Indonesia menunjukkan bahwa berdasarkan kasus-kasus yang terungkap di berbagai perusahaan dan industri , deskriminasi masih tetap terjadi( T.O. Ihromi, 1995), yaitu;1. Dalam hal mendapatkan hak  perempuan atas kesempatan kerja yang sama dengan para pria, kebebasan memilih profesi, pekerjaan, promosi, dan pelatihan;2. Dalam hal mendapatkan upah yang sama terhadap pekerjaan yang sama nilainya; 3. Dalam menikmati hak terhadap jaminan sosial;4.Hak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja;5. Hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan (dan tetap mendapatkan tunjangan) karena menikah dan melahirkan, hak akan cuti haid, cuti hamil, dan melahirkan.
      Sistem pengupahan  selama ini seringkali menjadi titik sentral konflik antara pekerja dengan pengusaha, mengingat bagi pekerja, upah adalah hak sebagai imbalan atas jasa dan hasil kerja yang telah mereka kontribusikan sehingga menghasilkan benda dan jasa sebagai hasil akhir. Sementara itu, bagi pengusaha upah adalah komponen biaya produksi  barang dan jasa yang sedapat mungkin dapat ditekan. Hal ini menjadi  bukti terjadinya deskriminasi terhadap perempuan dengan alasan mengedepankan posisi subordinasi perempuan di dunia kerja.
     Persoalan lainnya adalah meningkatnyaTingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja(TPAK)  yang belum diimbangi dengan pemberdayaan  pekerja. Seperti meniingkatkan kualitas dan kemampuan kerja, kesadaran akan hak-hak perlindungan hokum yang minim terhadap mereka. Hal tersebut merupakan kfaktor pemicu timbulnya perlakuan deskriminasi dalam keseluruhan sistem ketenagakerjaan.
     Pemerintah khususnya Depnaker sebagai lembaga penetu kebijakan dan pelaksana undang-undang ketenagakerjaan, telah mengatur berbagai ketentuan yang menyangkut  hubungan kerja pengusaha dan pekerja, sistem pengupahan, jaminan sosial dan jamsostek. Sayangnya pemerintah sebagai penetu kebijakan masih tampak lemah dalam sistem pengawasan. Misalnya UU No.33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja, SE Menaker No.4 Men/1988 tentang Larangan Deskriminasi terhadap Pekerja Perempuan dan SE Menaker No.03/ Men/ 1989 tentang Larangan Deskriminasi terhadap Perempuan Menikah, Hamil, dan Melahirkan. Peran reproduksi perempuan yang sudah diadopsi undang-undang / peraturan ketenagakerjaan terbukti masih terus dilanggar oleh pihak pengusaha, bahkan peran ini sering menyingkirkan perempuan dari dunia kerja.
     Untuk menyikapi beragamnya persoalan dan deskriminasi  menyangkut kondisi dan lingkungan kerja , diperlukan mediator untuk menjembatani kebuntuan yang terjadi antara buruh dan majikan. Upaya berbagai kelompok yang peduli dan memperjuangkan nasib para pekerja sudah dilakukan, seperti serikat buruh dan sejenisnya,bahkan melalui jalur hukum. Sayangnya, banyak kasus gagal mencapai kesepakatan dan pengusaha selalu dimenangkan. Peningkatan dan perbaikan nasib , kondisi kerja dan kelangsungan hidup pekerja masih saja tidak mengalami perubahan bahkan berujung pada PHK.
     Hasil studi Pengembangan Kebijakan Peraturan Upah Nakerwan menunjuk bahwa Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menemukan berbagai masalah yang menimpa buruh perempuan. Mereka tidak pernah diberikan kedudukan struktural, meskipun telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan dengan alasan tidak mampu. Berbagai bentuk deskriminasi dan pelecehan terjadi  seperti tidak diberikannya cuti haid, jika ada maka upah mereka tidak akan diberikan.  Pada waktu melamar pekerjaan buruh perempuan diberi persyaratan tidak boleh menikah selama tiga tahun pertama (Laporan Penelitian KSW FISIP UI,2001)
     Untuk mereduksi perlakuan yang tidak berkeadilan gender, pemberdayaan terhadap perempuan perlu ditingkatkan baik dari segi keterampilan, pendidikan dan penguatan terhadap perlindungan dan penyadaran akan hak-hak pekerja perempuan . Perlu diingat bahwa selama bias gender dan prasangka negative terhadap perempuan belum bisa dihentikan ,akses perempuan terhadap peningkatan posisi dalam pekerjaan akan sulit ditembus.
     Di Indonesia, meski beberapa butir peraturan formal ketenagakerjaan  telah menggariskan adanya kesetaraan gender, namun  di tingkat perusahaan dikembangkan ketentuan dan  aturan hukum khusus yang saling  berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang khas sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kondisi semacam ini yang sering  memarginalisasikan  dan pengucilan perempuan  dalam sistem ketenagakerjaan dan sangat rentan untuk di-PHK.
     Upaya yang dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan penegakan hukum dalam keseluruhan sistem  dan hubungan-hubungan sosial dan dalam  keseluruhan struktur ketenagakerjaan merupakan upaya menuju pada kebutuhan strategi gender (Sihite R.,2000: hlm.392).
     2.1 Gambaran Umum Tenaga Kerja Perempuan di Luar Negeri
     Persoalan tenaga kerja yang  begitu kompleks tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun permasalahan terparah adalah menyangkut tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang lazim disebut pekerja migran.Jumlah angkatan kerja migran meningkat terus terutama sejak krisis ekonomi menimpa Indonesia sekitar tahun 1998. Sehingga jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan di-PHK meningkat secara signifikan.
      Menurut data Bappenas, jumlah tenaga kerja perempuan mengalami pertumbuhan yang terus meningkat dari 87,9 juta orang tahun 1997 menjadi 100, 78 juta orang pada tahun 2000 dengan rata-rata peningkatan 2 juta orang pertahun . Kondisi ini akan terus meningkat sampai tahun 2004  mencapai 102,88 juta orang termasuk angkatan kerja baru 2,10 juta orang (Republika, Mei 2004).
     Lapangan kerja alternatif yang masih terbuka adalah memburu lapangan kerja di luar negeri  seperti Malaysia dan Negara Timur-Tengah yang umumnya paling banyak diminati oleh pekerja Indonesia.Lapangan pekerjaan di luar negeri dianggap cukup menjanjikan dengan upah yang menggiurkan dan mendatangkan devisa yang tidak sedikit
     Selain diwarnai kisah yang menggembirakan karena mereka merupakan pahlawan devisa dan berhasil menyejahterahkankeluarga dan warga di sekitarnya, disisi lain masih persoalan terutama bagi pekerja perempuan yang menggeluti bidang pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT).
     2.2 Penempatan  Pekerja Migran Perempuan  di Luar Negeri
Persoalan penempatan pekerja migrasiperempuan keluar negeri sebaiknya dipahami dengan pendekatan fungsional dan mengkaji ulang fungsi setiap komponen yang ada dalam sistem penempatan kerja tersebut.Kompoten ini mencakup Deknaker dan KBRI setempat ,tenaga kerjaperempuan ,pengerah jasa tenaga kerja ,pengguna jasa tenaga kerja,di luar negeri yang saling terkait satu dengan yang lain.Bila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik  akan mengganggu keseimbangan bekerja fungsi komponen yang lain.
Mekanisme rekrutmen tanggung  jawab PJTKI terhadap pekerja,hak-hak dan kewajiban pekerja serta pemberdayaan pekerja telah tercantum dalam sejumlah regulasi.Misalnya Undang-Undang No .39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah mengatur mengenai perlindungan TKI,ketentuan pidana baik pihak yang melakukan pelanggaran,sistem pengawasan,dan masih banyak lagi pasal yang mengatur hubungan kerja yang terkait dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri.

                                                                        BAB III
III. Penutup
Kesimpulan :   Fenomena pekerja migran tidak sebatas masalah ekonomi, pengangguran atau kletenagakerjaan, tetapi persoalan mendasar yang terkait dengan masalah kemanusiaan yaitu;masalah gender. Dukunga dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ketidakadilan tersebut khususnya dalam bidang pekerjaan, dimana perempuan seharusnya memiliki  kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan upah yang sesuai sama seperti laki-laki.
                                                            Daftar Pustaka
Chant, Sylvia. Women in the Third World: Gender issue in rural and urban areas. London: Edward Elgar. 1989.
Connel, R.W. Gender and Power. Poluity Press, Oxford. 1991.
Irianto, Sulistyowati. ‘’Akses Tenaga Kerja kepada Perlindungan Hukum, Dimensi Normatif dan Kenyataan Sosial,’’Program Studi Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia.1994.
Sihite, Romany.’’Perempuan Pekerja Rumahan, Apakah tersentuh kebijakan pembangunan,’’ dalam SitaVan Bemmelen (ed). Benih Bertumbuh. Kelompok Pejuang Perempuan Tertindas.2000            



Inspirasi kehidupan Dina Masa remaja hanyalah tujuh tahun, begitu singkat, tetapi ketujuh tahun ini mempengaruhi enam puluh satu sisanya...